perbandingan politik antara Rusia versus Prancis

Rusia dan Prancis adalah dua Negara besar di Benua Eropa. Prancis berada di Eropa barat dan Rusia berada di Eropa Timur. Kita tentu masih ingat pada perang dunia kedua dimana Prancis adalah musuh besar Rusia (dahulu Uni Soviet). Disini kita bisa melihat perbandingan politik kedua Negara masa kini.

A.            Model Sistem Politik dan Pemerintahan Republik Perancis
bermuda dari refolusi Prancis tahun 1789, rakyat menjebol penjara Bastille yang merupakan lembaga monarki absolut, dan berlanjut dengan hubungan mati bagi raja Louis XIV sekeluarga, penghapusan hak-hak istimewa kaum bngsawan, serta ditetapkannya pernyataan hak asasi dan warga negara (Declaration des droits de I’ home et ducitoyen) maka pemerintahan demokrasi di Prancis dimulai dengan semboyam liberti, egalite, fraternite Kemerdekaan, persamaan, Persaudaraan/Persatuan).

Seperti halnya di Indonesia, kita mengenal pemerintahan Orde Lama, dan orde baru maka di Prancis pun dikenal pula adanya pemerintahan pada republic negara Republik Kesatuan.

Sejak pemerintahan republik kelima (1958), kedudukan presiden dapal dapat dikatakan kuat, karena walaupun dewan materi dipimpin oleh perdana menteri, tetapi presidenlah yang mengangkat perdana menteri, dan presidenlah yang mengetuai sidang kabinet. Kedudukan parlemen juga kuat, karena dapat menjatuhkan perdana menteri dengan mosi tidak percaya, tetapi tidak dapat menjatuhkan presiden, bahkan sebaliknya presiden dapat membubarkan parlemen (Assemble National ). Presider merupakan pelindung (Protektor) konstitusi dan pelerai (arbiter) dalam tiap persoalan yang, timbul di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Dewan menteri (kabinel) bertanggung jawab kepada Assemble Nationale. Badan legislatif (parlemen) terdi dari dua kamar, yaitu senat dan assemble rationale.

          Secara ringkas ciri-ciri pemerintahan Perancis sekarang ini (Republik Kelima)
adalah sebagai berikut.
1.  Perancis adalah negara kesatuan, demikian pula pada zaman Republik ke Empat.
2.  Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Perancis lebih kaku (regid).
3.  Pemisahan kekuasaan nampak agak jelas, legislatif di tangan Parlemen, eksekutif
     tangan Presiden dan yudicial di tangan badan kehakiman.
4.  Parlemen adalah bicameral, terdiri dari Sidang Nasional (National Assembly) dan senat tidak terdapat Parliament Sovereignty, Presiden Kepala eksekutif tidak dipilih oleh Parlemen, tetapi oleh “electoral College” yang terdiri dari wakil municipal (daerah kota-kota).
5.  Kabinet, terdiri dari Dewan Menteri-Menteri yang dipimpin oleh Perdana
Menteri.
6.  Dewan Konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang diangkat
secara sama oleh Presiden, Ketua Assemblee dan Ketua Senat. Tugas utamanya
ialah:
a.mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan Presiden dan Parlemen;
b.mengawasi pelaksanaan referendum;
7.  mengawasi agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
8.  Civil Service terdiri dari pegawai-pegawai karir yang menterjemahkan kehendak
Parlemen ke dalam hak-hak kehidupan dan memaksakan kewajiban kepada orang-
orang Perancis.
9.  Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi bersamaan
dengan desentralisasi, dan memiliki daerah-daerah yaitu departemen dan
commune. 10.Kekuasaan peradilan, berada di tangan para hakim yang diangkat oleh
eksekutif. Terbagi menjadi dua, yaitu peradilan kasasi (Court of Casation) dan
peradilan hukum administratif meningkat ke Conscil d’Etat. Dalam perkara-
perkara yang sulit peradilan dilakukan Tribunal des Conflits.

Politik Perancis ditandai oleh dua pengelompokkan yang saling menentang secara politik: pertama sayap kiri, dipusatkan di sekitar Partai Sosialis Perancis, dan lainnya sayap kanan, sebelumnya dipusatkan pada Rassemblement pour la République (RPR) dan sekarang Persatuan untuk Gerakan Rakyat (UMP). Cabang eksekutif kebanyakan terdiri dari anggota UMP.

B.      Model Sistem Politik dan Pemerintahan Rusia
Semenjak perubahan besar yang terjadi, model sosialis telah kehilangan daya
tariknya. Pemimpin-pemimpin Soviet tidak bisa lagi membujuk rakyatnya bahwa
masa depan Komunisme yang cerah, ketika semua sama dan semua kebutuhan
dapat terpenuhi, akan tiba. Ketika sistem Komunis runtuh secara menyeluruh, hal
ini mengindikasikan betapa sedikitnya dukungan terhadap komunisme. Akan tetapi
ternyata lebih mudah untuk membubarkan struktur komunis daripada
menggantikannya dengan struktur yang baru.
Rezim Soviet mengambil alih kekuasaan pada tahun 1917 yang berniat untuk
membentuk masyarakat sosialis di Rusia dan kemudian, menyebarkan sosialisme
revolusioner ke seluruh dunia. Sosialisme, sebagaimana Partai Komunis Rusia
memahaminya, berarti suatu masyarakat tanpa kepemilikan pribadi dari produksi,
di mana negara memilikinya dan mengawasi semua asset ekonomi yang penting dan
di mana kekuasaan politik dilakukan atas nama masyarakat pekerja. Vladimir
Ilyich Lenin (1870-1924) adalah pemimpin dari Partai Komunis Russia dan kepala
pemerintahan Soviet Rusia yang pertama. Pemerintahan Soviet membagi
kekuasaan antara soviets, yang merupakan organisasi melalui mana para pekerja
dan petani menyuarakan kepentingan mereka. dan Partai Komunis yang mengatur
soviets.
Lenin menjamin bahwa struktur organisasi dari Partai Komunis memaksimalkan
pengawasan dari pusat atas seluruh level pemerintahan. Partai sendiri dijaga untuk
tetap kecil, menekankan bahwa keanggotaan partai merupakan suatu hak istimewa
dan suatu keharusan. Pada level yang lebih tinggi lagi, partai diorganisasikan
sepanjang garis teritorial. Setiap subdivisi daerah memiliki organisasi partai.
Pada posisi puncak, kekuasaan terakhir untuk memutuskan kebijakan dipegang
oleh Politbiro. Politbiro merupakan komite suatu kelompok kecil, senantiasa
melakukan pertemuan secara teratur, yang beranggotakan sekitar 12 orang
pemimpin-pemimpin negara yang paling kuat, yaitu: Sekretaris Jenderal Partai
Komunis, Ketua Lembaga Kementerian, beberapa sekretaris senior dari komite
Pusat PKUS, satu atau dua orang sekretaris pertama dari organisasi Partai
Komunis gabungan republik-republik, Menteri Pertahanan, Ketua KGB, dan
Menteri Luar Negeri.
Kelemahan yang paling serius dari rezim terdahulu adalah ketidakmampuan
mereka di dalam mengalihkan kekuasaan secara teratur dan damai dari satu
pemimpin ke pemimpin yang lain. Kemudian, pemerintahan Mikhail Gorbachev
yang sangat menekankan pada keterbukaan, glasnost, dalam hubungan antara
pemimpin-pemimpin politik dan masyarakat, menekankan bahwa yang terpenting
efektivitas partai sangat tergantung pada perbaikan ekonomi dari negara dan
masyarakat. Awal tahun 1987, dia tidak hanya berupaya melaksanakan
demokratisasi politik, tetapi juga menekankannya melalui suatu reformasi dengan
mengadakan pemilihan untuk pemerintahan lokal. Dia melegalisasi kepemilikan pribadi atas perusahaan dan kerja sama bisnis dan mendukung para pengusaha
untuk memperkecil kesenjangan ekonomi akibat inefisiensi dari sektor negara.
Radikalisme Gorbachev menerima dukungan yang begitu dramatis melalui
perkembangan yang begitu menakjubkan tahun 1989 di Eropa Timur. Semua
penguasa mengakhiri blok sosialis dan membuka jalan bagi rezim parlemen yang
multi partai melalui suatu revolusi tak berdarah (kecuali Rumania). Bubarnya
Komunisme di Eropa Timur ini berarti ikatan-ikatan partai, kerjasama kepolisian,
perdagangan ekonomi dan aliansi militer yang telah dibangun sejak Stalin
memaksakan Komunis atas Eropa Timur setelah Perang Dunia II, lenyap.
Republik Rusia mempunyai konstitusinya sendiri dan membentuk Kongres Wakil-
wakil Rakyat dan Supreme Soviet. Dengan berakhirnya Uni Soviet, lembaga
perwakilan ini menjadi organ utama dari kekuasaan legislatif. Boris Yeltsin dipilih
sebagai presiden dari Federasi Russia pada bulan Juni 1991.
Yeltsin menunjuk kepada model “Republik Presidensial”. Sebagaimana di Perancis,
konstitusi mengakui dwi-eksekutif, di mana pemerintah memerlukan kepercayaan
dari parlemen, tetapi presiden tidak. Presiden diberi kekuasaan untuk
mengumumkan keputusan-keputusannya dengan kekuatan hukum, meskipun
keputusannya tersebut melanggar hukum yang berlaku dan bisa ditolak oleh
parlemen. Presiden menunjuk perdana menteri atas persetujuan parlemen. Duma
bisa menolak pilihan presiden tersebut, akan tetapi apabila sampai tiga kali
kesempatan presiden gagal memperoleh persetujuan Duma maka dia dapat
membubarkan Duma dan menyelenggarakan pemilihan yang baru. Pembubaran
juga dilakukan saat Duma tidak lagi memperoleh kepercayaan di dalam
pemerintah. Mosi tidak percaya yang pertama mungkin bisa saja diabaikan oleh
presiden dan pemerintah. Akan tetapi, untuk yang kedua, presiden harus
membubarkan parlemen atau pemerintah. Kekuasaan presiden untuk
membubarkan parlemen juga dibatasi oleh konstitusi. Dia tidak dapat
membubarkan parlemen dalam satu tahun pemilihannya, atau ketika parlemen
mempunyai tuntutan dakwaan atas presiden, atau ketika presiden menyatakan
keadaan bahaya atas seluruh Russia, atau dalam enam bulan dari saat habisnya
jabatan presiden.
Berbeda dengan banyak sistem parlementer, di Russia pembentukan pemerintah
tidak secara langsung ditentukan oleh komposisi partai di parlemen. Paling tidak,
hubungan antara distribusi kekuatan partai dalam Duma dan keseimbangan politik
pemerintah dihilangkan sama sekali. Sekalipun demikian, komposisi pemerintahan
telah memperlihatkan upaya Presiden Yeltsin untuk membawa wakil-wakil partai
politik dan aliran-aliran politik yang ada. .
State Duma telah muncul sebagai sebuah lembaga yang aktif. Oposisi Presiden
Yeltsin dan kebijakan-kebijakannya lebih banyak di lembaga ini daripada sekutu-
sekutunya, tapi tidak ada satu pun partai atau koalisi yang merupakan mayoritas.
Berbeda dengan Dewan Federasi, Duma diatur oleh faksi-faksi partai. Wakil
masing-masing faksi mengisi badan pengarah, yaitu Dewan Duma. Dewan Duma
membuat keputusan-keputusan dasar dalam Duma dengan menghormati agenda
legislatif dan proses-proses yang tengah berlangsung di Duma, dan juga beberapa
undang-undang. Duma juga memiliki 23 komisi di mana kepemimpinan dan
keanggotaannya didistribusikan secara tidak merata untuk tiap-tiap faksi